Efektifitas Kontrol Student Government

Ditulis oleh Abdul RS

Rabu, 22 April 2009 12:16

“Sikap dasar Manusia adalah bertindak, dan bukan menjadi sasaran Bertindak .
Hal ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan keadaan”
(Stephen R. Covey, Psikolog dari BringHam Young University)

Dalam tatanan sistem pemerintahan di sebuah Negara, terdapat beberapa lembaga-lembaga atau departemen yang selanjutanya disebut sebagai lembaga penyelenggara Negara. Tentunya pada masing-masing lembaga Negara terbagi dalam dua fungsi pokok, yakni; lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana (implementasi program) dan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas (controlling program).
UIN Syarif Hidayatullah, idelanya hanyalah sebuah perguruan tinggi yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sebuah proses prektek belajar mengajar yang formal. Hanya saja, karena statusnya sebagai “perguruan tinggi” maka proses belajarnya tidak lagi melibatkan siswa melainkan “Mahasiswa”. Terkait dengan UIN Syarif Hidayatullah dan Mahasiswanya, terdapat sebuah pola prektek keilmuan dalam hal menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan, yang disebut dengan “Student Government” atau sistem pemerintahan mahasiswa yang secara formal terdapat di UIN Syarif Hidayatullah.

Dalam konteks Student Government, jelas memposisikan mahasiswa (meski ia berstatus pelajar) sebagai subjek, yang melulu hanya menjadi objek dari kebijakan kelompok birokrat kampus. Student Government, idelanya dibentuk guna mengamankan Asprirasi, investasi, hak dan asset yang memang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa, disamping itu Student Government juga ikut melakukan control atas kebijakan-kebijakan kampus yang baik langsung maupun tidak langsung berdampak kepad mahasiswa.

Selanjutnya, agar Student Government sebagai sebuah sistem dapat berjalan dengan efektif, maka ibarat sebuah Negara ia harus memiliki lembaga penyelenggara yang berfungsi sebgai pelaksana program dan pengawasan program. Maka dalam praktek Student Govermment di UIN Syarif Hidayatullah, terdapat beberapa lembaga yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM-UIN) diantaranya; Kongres Mahasiswa Universitas (KMU), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Pada masing-masing lembaga tersebut, ada yang bersifat sebagi pelaksana program seperti; BEM dan UKM, serta lembaga yang memiliki sifat pengawasan seperti KMU dan DPM. Kembali kepada konsep ideal; keberadaan lembaga-lembaga tersebut guna menjalankan dan mengamankan Aspirasi mahasiswa. Namun apakah praktiknya demikian?

Dimana Kontrol Student Goverment?
Akhir-akhir ini, jika diamati semakin banyak kebijakan-kebijakan kampus yang disadari-maupun tidak telah dan akan merugikan mahaiswa. Beberapa praktik eksploitasi mahsiswa dan kampus yang dilakukan oleh pihak birokrat kampus (Rektorat dan Dekanat) tampak dilakukan sangat rapih dan terselubung

Sadarkah kita, bahwa keberadaan Toko koperasi didalam kampus telah menjadikan mahsiswa sebagai investor yang dirugikan. Perlu diketahui bersama, bahwa hampir keseluruhan dari infrastruktur yang ada dikampus UIN Syarif Hidayatullah dibiayai oleh mahasiswa dan sebagian APBN. Keberadaan beberapa toko koperasi tersebut, yang berpenghasilan 10 Jt/ hari (Untuk kantin fakultas Dakwah tahun 2006) telah meraup keuntungan yang sebagian dinikmati oleh kalangan birokrat tanpa ada timbal balik social rensponcibility kepada mahasiswa, padahal jelas, bangunan yang dijadikan area bisnis tersebut di biayai oleh mahasiswa.

Dalam pandangan saya atas dasar Simbiosis Mutualisme, idealnya Koperasi memberikan fasilitas tertentu (misalnya beasiswa prestasi) kepada mahasiswa yang memiliki potensi kreatif agar terus produktif dalam berkarya. Karena jika diperhatikan, begitu banyak mahsiswa/I dikampus UIN Syarif Hidayatullah yang memiliki potensi kreatif namun terhambat karyanya hanya kerena permasalahan financial.

Kini masalah juga tidak hanya pada kebijakan Birokrat kampus saja. Beberapa lembaga dalam Student Goverment, khsusnya BEM baik dari tingkatan Universitas sampai sampai jurusan/konsentrasi banyak diantara mereka yang tidak aplikatif dalam menjalankan programnya.

Coba kita hitung kembali, jika dalam setiap semesternya mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi membayar dana kegiatan mahasiswa yang apabila diakumulasikan jumlahnya mencapai puluhan_mungkin ratusan juta hannya disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ceremonial tanpa menganalisa scientic & skill prority yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa FDK sebagai bekal menghadapai persaingan dunia kerja.

Selanjutnya, melihat potret Student Goverment saat ini, akan memberikan gambaran kepada kita bahwa telah terjadi kesamaan mentalitas antara kaum elit kampus (BEM) dengan Birokrat kampus (Rektorat&Dekanat). Lantas bagaimana dengan fungsi control Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang idealnya mengawasi setiap program-program BEM dan juga berkerja sama dengan BEM sebagai lembaga eksekutuif guna mengawasi setiap kebijakan dan program Birokrat kampus.

Kenyataan yang ada saat ini, bahwa fungsi control yang dilakukan DPM hanya sebatas ceremonial dan “bagi-bagi kue” pada saat kongres Budgeting dana kegiatan mahsiswa yang diselenggarakan dua tahun sekali. Peran dan aktifitas Dewan Perwakilan Mahasiswa yang seperti inipun hanya terjadi pada tingkat legislatif pusat (DPMU) saja, sementara pada tingkatan DPMF dan DPMJ nyaris tidak berperan dan berfungsi dalam pengawasan aktifitas-program BEM-F dan BEM-J.

Gerakan Mahasiswa Sebagai Oposisi Sejati
Dalam rangkaian peristiwa direpublik ini, mahassiswa muncul seolah sebgai pendekar yang menentukan hasil akhir dalam proses pergolakan sistem, misalnya saja dalam gerakan ’65 berhimpunya mahasiswa dalam gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan Tritura, peristiwa gerakan mahasiswa di Senen yang terkenal dengan peristiwa Malari, dan yang masih hangat pada tahun 1997-1998 muncul gerakan Reformasi, yang lagi-lagi mahasiswa menjadi penentu atas hasil akhir yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Sayangnya, gerakan mahasiswa dengan semangat idealismenya cenderung didahulukan daripada harus memahami situasi yang sebenarnya. Gerakan seperti inilah yang selalu berakhir dengan perubahan yang tidak sempurna.

Sebagai salah satu kelompok social, idealnya mahasiswa selau berada dalam posisi “gerakan oposisi” saat momen-momen penting dalam proses perubahan social dilingkunganya dan masyarakat. Ini tak lepas dari posisinya selaku kaum intelektual. Kecendikiawanan selain bersandar pada kecerdasan dan logika, juga sangat lekat dengan aspek moral dan etika, yang menempatkan keadilan dan kebenaran diats segala-galanya. Inilah yang harus menjadi prinsip atas cita-cita dalam gerakan mahasiwa.

Karena mahasiswa bukanlah “manusia mumi”, siapapun yang menyebakan unstabilitas di sebuah lingkungan social, terutama kampus. Maka mahasiswa haruslah bertindak sebagai oposisi guna mengarahkan unstabilitas tersebut. Tidak peduli ia birokrat kampus apalagi para elit mahasiswa, jika mereka telah menyalahi prinsip dan cita-cita keadilan bersama sehingga menyebabkan unstabiltas lingkungan sosial, maka kelompok mahasiswa yang lainya harus siap untuk menyadarkanya.

Karena ingat, bahwa anda bukanlah “mumi” yang tidak berfungsi panca inderanya, melainkan anda adalah manusia intelektual yang merasakan, melihat dan dan mendengar segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan social.

“Mulailah dengan berfikir, jika kita belum siap dan mampu untuk berbuat”
Penulis adalah Kabid III PC PMII Ciputat periode 2008-2009.